PASURUAN (dialogmasa.com) – Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kades dan perangkat desa dengan memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon di Pilkada 2024 menjadi perhatian serius dari Ketua Komisi I DPRD, Rudi Hartono.

Dari hasil rapat kerja dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada Selasa (16/10), mereka menyampaikan banyak laporan pelanggaran yang dilakukan oleh kades dan perangkat desa. Dugaan ketidaknetralan mereka, seperti memberikan dukungan ke salah satu paslon, ditangani oleh Bawaslu. Beberapa di antaranya melibatkan pembagian bahan kampanye seperti kaos dan kontrak politik.

Politisi PKB ini menambahkan, dari beberapa laporan, ada yang sudah direkomendasikan bersalah dan ada juga yang masih berproses di Bawaslu. Agar kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kades dan perangkat desa tidak terulang kembali, diperlukan tindakan preventif dari Pemkab.

“Agar pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol, segera melakukan pembinaan politik agar di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi darurat politik serta mencegah aksi tekanan-tekanan,” jelasnya.

Pemerintah desa seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, bukan malah sebaliknya, mendukung salah satu pasangan calon tertentu. “Masa masyarakatnya sudah melek politik, tapi perangkatnya malah tidak memberi contoh yang baik,” imbuhnya. (abi/wj)