PASURUAN (dialogmasa.com) – DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar MoU dengan Kejari di bidang hukum perdata dan tata usaha negara di Gedung DPRD Raci pada Rabu (13/11) kemarin sore. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh seluruh anggota serta alat kelengkapan DPRD.
Ketua DPRD, Samsul Hidayat, yang dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan MoU ini bertujuan agar kebijakan yang diambil oleh legislatif tidak menyalahi aturan hukum. Dalam penandatanganan ini, ada beberapa lingkup yang disepakati, seperti:
1. Pengendalian hukum.
2. Pelaksanaan hukum.
3. Penegakan hukum.
Kejaksaan juga siap memberikan pendampingan dalam pemberian hukum dan pelaksanaan penyelenggaraan publik.
“Kami harap sinergitas ini tetap berlanjut, sehingga tidak ada lagi pelanggaran aturan. Dengan begitu, kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi sampai masa jabatan berakhir,” imbuhnya.
Pasca MoU, DPRD akan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama sekaligus evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
“Nanti akan kami evaluasi lagi bersama Bapemperda, agar Perda-perda yang memang dianggap perlu direvisi dapat segera diperbarui,” jelas politisi PKB tersebut.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan, Teguh Ananto, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD. Ia berpandangan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bentuk sinergitas antar lembaga.
Menurut Teguh, pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap menerima konsultasi ataupun dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan-peraturan daerah.
Ke depan, ia berharap penandatanganan MoU ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan memajukan Kabupaten Pasuruan. Yang terpenting, kebijakan yang diambil oleh DPRD tidak mengandung unsur pelanggaran hukum.
(Abi/Wj)
