Pasuruan (dialogmasa.com) — Sebanyak 30 grosir pedagang sayur yang berjualan di Plaza Pasar Gempol mulai pukul 14.00 hingga pukul 20.00 tampak sibuk. Para kuli panggul sibuk menurunkan barang dagangan di lapak seadanya untuk diangkut oleh para pembeli. Para pedagang mayoritas adalah petani dari berbagai kecamatan seperti Puspo, Tutur, Tosari, Pasrepan, Kronto, dan Mojosari.
Menurut keterangan staf Pasar Plaza Gempol, Arif menuturkan bahwa awal para pedagang sayur berjualan pada akhir tahun 2024 silam lantaran mereka tidak mendapat tempat di Pasar Porong, sehingga mereka memilih berjualan di Plaza Gempol.
Bak gayung bersambut, kedatangan mereka untuk mengais rezeki disambut baik oleh warga sekitar Gempol serta pengurus Pasar Plaza Gempol. Selain untuk menumbuhkan perekonomian pasar daerah yang dulu mati suri, dampaknya juga demi memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Subakir, Ketua Paguyuban Pasar Plaza Gempol dan juga tokoh masyarakat, berharap ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memberikan sarana bangunan yang lebih representatif, dalam artian ketika hujan tidak kehujanan, ketika panas tidak kepanasan.
“Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi para pedagang. Selama ini mereka hanya berjualan di bawah tenda terpal dan bangunan bambu,” jelasnya.
Dia menambahkan, dengan adanya pasar sayur juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Gempol yang mendapat pekerjaan sampingan yang halal, seperti kuli panggul, petugas kebersihan, dan juga petugas parkir.
Staf Pasar Plaza Gempol, saat dikonfirmasi, mengatakan jumlah pedagang pasar sayur sebanyak 30 orang. Mereka adalah para petani asli Kabupaten Pasuruan yang berjualan di sini. Aktivitas berjualan sekitar pukul 14.00 sampai 22.00.
“Alhamdulillah, mereka selama ini kompak menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Keluhannya hanya soal tenda yang permanen agar aktivitas mereka lebih nyaman,” imbuhnya.
Untuk memberikan kenyamanan mereka, maka dibutuhkan peran dari Disperindag Kabupaten Pasuruan untuk melakukan penataan para pedagang berupa izin penempatan lahan, karena merekalah para pejuang ekonomi yang harus diayomi. (Abi/WJ)
