DIALOGMASA.com – Frasa “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” sering digunakan untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Hukum tampak keras kepada masyarakat kelas bawah yang tak punya kekuasaan. Sedangkan tumpul ke atas menggambarkan hukum tak mampu diterapkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan.

Fenomena ini pada akhirnya mempengaruhi citra dan efektivitas sistem hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat pun merasakan hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara yang punya kuasa dapat menghindari hukum bahkan mendapatkan keringanan hukuman.

Ketimpangan seperti ini justru menciptakan batas pemisah yang semakin lebar. Hukum tak berpihak kepada masyarakat ekonomi lebah pun tercermin dari pemberlakuan hukum di Indonesia.

Istilah hukum itu tajam ke bawah tumpuk ke atas secara gamblang berarti hukum lebih memihak pada kalangan atau kelompok penguasa daripada kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan buku Behavior of Law karya Donald Black, ia menekankan perilaku hukum yang ada di masyarakat. Frasa hukum tajam ke bawah tumpul ke atas merupakan refleksi dari perilaku penegakan hukum yang nyata lebih memihak pada kalangan dengan status sosial tinggi.

Menurut pendapat Kornelius Benuf yang tertuang pada tulisan yang diunggah di researchgate.net, hukum dari sisi penegakan peraturan perundang-undangan dan penerapan sanksi hukum, maka penerapan di masyarakat untuk kelas sosial tinggi tak dilakukan dengan serius.

Jika dilihat dari sisi keseriusan penanganan hukum, maka pernyataan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, apabila yang mengadu memiliki status sosial tinggi, maka penanganannya lebih serius.

Akibatnya, ketidakadilan pada beberapa kasus di Indonesia merugikan rakyat miskin. Keputusan yang tidak adil merupakan cerminan kualitas beberapa penegak hukum di Indonesia masih buruk dan tidak selaras dengan kode etik. (DH/WD)