PASURUAN, DIALOGMASA.com – Aliansi BEM Pasuruan Raya mengadukan kegelisahan publik yang dirasakan kepada anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, di Rumah Aspirasi MHM, Senin (30/6/2025).
Dalam kesempatan itu serangkaian isu krusial di dunia pendidikan, mulai dari polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga praktik pungutan liar (pungli) disampaikan oleh para mahasiswa kepada Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, Muhammad Ubaidillah Abdi, dalam pengantarnya menegaskan bahwa dialog ini merupakan jembatan strategis untuk menyampaikan realitas di lapangan kepada pemangku kebijakan di tingkat nasional.
“Kami hadir sebagai representasi suara mahasiswa dan masyarakat. Isu seperti Pengawasan Polemik Permendikbudristek terkait UKT hingga persoalan mendasar seperti pengembangan potensi pemuda di Pasuruan, perlu mendapatkan perhatian dan solusi konkret dari wakil kami di DPR RI,” tegas M Ubaidillah Abdi.
Suasana audiensi menjadi lebih tajam ketika pembahasan masuk pada isu-isu spesifik yang dipaparkan oleh para perwakilan mahasiswa. Aan dari STIKES secara lugas meminta adanya evaluasi dan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan UKT yang dinilai masih belum berkeadilan dan cenderung memberatkan.
Persoalan klasik mengenai penyaluran bantuan pendidikan juga tak luput dari sorotan. Ulva Jauharotul M mendesak agar akses program beasiswa seperti KIP Kuliah diperluas dan distribusinya diawasi secara ketat untuk mencegah praktik pungutan liar yang merugikan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Isu pungli ini diperkuat oleh Aceng, salah seorang perwakilan mahasiswa, yang menyoroti maraknya pungli dalam berbagai bentuk di dunia pendidikan Pasuruan Raya. Ia menyebut praktik ini sebagai “penyakit kronis” yang merusak integritas lembaga pendidikan.
Sementara itu, Achmad Khozin menyoroti kebijakan “Link and Match” antara dunia pendidikan dan industri. “Kami menuntut pengawasan serius agar kebijakan ‘Link and Match’ benar-benar terimplementasi di daerah, bukan hanya menjadi jargon. Lulusan Pasuruan harus terserap oleh industri yang ada di Pasuruan,” ujarnya, merujuk pada potensi besar kawasan industri di wilayah tersebut.
Adapun M. Faisal mendorong adanya program yang lebih nyata dari Komisi X untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang suportif bagi anak muda Pasuruan, sebagai salah satu solusi untuk kemandirian pasca-kampus.
Menanggapi serangkaian aspirasi kritis tersebut, Muhammad Hilman Mufidi memberikan apresiasi tinggi terhadap kepekaan dan keberanian mahasiswa. Ia mengakui masukan tersebut menjadi energi dan bahan bakar penting bagi kinerjanya di parlemen.
“Saya sangat mengapresiasi masukan yang tajam dan berbasis realitas lapangan ini. Aspirasi terkait UKT, ‘Link and Match’, dan pengembangan pemuda adalah prioritas yang terus kami kawal di Komisi X,” jelas Muhammad Hilman Mufidi.
Masih Hilman, “Secara khusus, mengenai pungli, ini adalah penyakit yang harus diberantas. Kami akan dorong Kemendikbudristek untuk memperketat sistem pengawasan internal agar tidak ada celah bagi praktik-praktik kotor semacam ini,” tambahnya.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berkomitmen untuk membawa seluruh catatan audiensi ke dalam rapat kerja dengan kementerian terkait, memastikan suara mahasiswa Pasuruan Raya didengar di tingkat pusat.
“Pintu komunikasi ini tidak akan pernah tertutup. Suara kritis mahasiswa adalah vitamin bagi demokrasi dan jaminan untuk masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya. (AL/WD)
