PASURUAN, DIALOGMASA.com —
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan kembali digelar, Senin (21/7/2025), dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Sidang yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dihadiri oleh 45 anggota dewan.
Dalam pidatonya, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa seluruh kebijakan P-APBD 2025 difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik serta mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan pengangguran.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Rusdi menyatakan capaian yang sudah diraih akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait penurunan belanja daerah, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut menyesuaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang efisiensi belanja daerah tahun 2025. Efisiensi tersebut, kata dia, dialokasikan untuk mendukung pembangunan sektor prioritas.
“Hasil efisiensi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya dialokasikan pada belanja modal,” ujar Mas Rusdi.
Ia menegaskan bahwa pengurangan belanja tidak mengurangi manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, belanja difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi warga Kabupaten Pasuruan.
Menanggapi Fraksi Gerindra, Rusdi mengapresiasi sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga pengelolaan fiskal tetap sehat dan transparan.
Bupati juga menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait fluktuasi pendapatan daerah. Menurutnya, dinamika tersebut sangat dipengaruhi oleh transfer dana dari pemerintah pusat, namun penyesuaian anggaran tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Dalam rangka mengatasi pengangguran, Pemkab Pasuruan menjalankan berbagai program seperti pelatihan kerja, pemagangan industri, job fair, serta kolaborasi antara dunia usaha, pendidikan, dan pemerintah. Bupati juga menyoroti pentingnya digitalisasi pelayanan sosial dan sistem ketenagakerjaan.
“Pemkab telah menerapkan aplikasi HelloWork untuk penyaluran tenaga kerja serta membentuk tim deteksi dini perselisihan hubungan industrial,” ungkapnya.
Menanggapi Fraksi Gabungan (NasDem, Demokrat, PPP, dan Gelora), Rusdi menyatakan bahwa postur pendapatan dan belanja telah disusun secara realistis sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Kami mengapresiasi kontribusi aktif dari fraksi gabungan. Pembangunan akan terus dipercepat dengan mengutamakan kepentingan rakyat kecil serta prinsip efektivitas dan efisiensi,” tutupnya. (Abi/Wj)
