PASURUAN, DIALOGMASA.com –
Ketua DPRD Pasuruan, Samsul Hidayat, memberikan sejumlah kritik dan saran konstruktif bagi Panitia Pelaksana (Panpel) Pasuruan Super League 2025 serta pihak-pihak yang terlibat langsung, agar kericuhan selama kompetisi bisa menjadi bahan evaluasi bersama.
Atas nama kelembagaan DPRD, Samsul menghormati keputusan Panitia Disiplin yang melarang suporter Nguling FC dan Lekok United menonton langsung laga final Bupati Cup 2025. Menurutnya, keputusan ini tidak ringan, namun memiliki tujuan penting untuk menjaga keselamatan, sportivitas, dan marwah turnamen.
“Kami mengajak seluruh pihak—manajemen klub, ofisial, dan suporter—untuk menjadikan momen ini sebagai evaluasi kolektif. Sepak bola harus menghadirkan kegembiraan, bukan kegaduhan. Aturan dibuat untuk ditaati; pelanggaran harus ditindak agar menjadi pelajaran bagi semua,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (28/09).
Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh proses disiplin dijalankan secara transparan, proporsional, dan komunikatif. Jika regulasi menyediakan mekanisme banding, Samsul menyarankan agar dimanfaatkan dengan tertib dan berdasarkan bukti, sehingga setiap pihak merasa didengar.
Kepada para suporter yang terdampak sanksi, ia berpesan agar legawa dan menunjukkan kedewasaan. Dukungan tetap bisa diberikan melalui kegiatan nonton bareng (nobar) resmi yang difasilitasi di wilayah masing-masing, tanpa konvoi maupun provokasi. “Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menahan diri dan menjaga nama baik Pasuruan,” tegasnya.
Pria asal Bulusari itu juga menambahkan agar seluruh pemangku kepentingan—mulai dari panitia, aparat keamanan, official match, hingga pemerintah daerah—memastikan partai final berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi penonton yang berhak hadir. “Mari buktikan bahwa Pasuruan mampu menjadi tuan rumah yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi fair play,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah melalui Panpel akan memfasilitasi nobar resmi di kecamatan asal kedua klub dengan pengamanan memadai, berkoordinasi bersama Forkopimca. Untuk tahun 2026, ia mendorong adanya penguatan stewarding dan edukasi suporter sebelum turnamen dimulai, termasuk penerapan kode etik (code of conduct), larangan flare maupun pitch invasion, serta komunikasi satu pintu untuk mencegah disinformasi.
“Kesepakatan harus dibuat jelas dan tidak multitafsir, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya.
(abi/wj)
