OPINI, DIALOGMASA.com – Pendidikan adalah pilar utama kemajuan bangsa, tempat di mana moralitas dan intelektualitas seharusnya ditempa. Namun, sebuah ironi besar terjadi di tempat yang kita banggakan, Pasuruan. Di saat kita berfokus pada peningkatan kualitas SDM, praktik kotor seperti pungutan liar (pungli) justru diduga subur di lingkungan perguruan tinggi.
Yang lebih memprihatinkan, isu ini seolah menjadi rahasia umum yang tak tersentuh.
Sebagai mahasiswa yang melihat dan merasakan langsung denyut nadi pendidikan di Pasuruan, saya merasa miris. Praktik pungli di kampus, dalam bentuk apa pun, adalah pengkhianatan terhadap dunia akademik. Ia mencederai rasa keadilan dan menambah beban berat bagi mahasiswa dan orang tua, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Biaya-biaya tak terduga yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas ini menjadi penghalang nyata bagi terwujudnya “pendidikan untuk semua”.
Parahnya, kita tidak tinggal diam. Isu ini sudah menjadi konsumsi publik. Berbagai upaya telah ditempuh, termasuk langkah paling prosedural : audiensi. Kami telah mengadukan masalah ini, tidak hanya kepada dewan daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, tetapi juga sampai ke tingkat dewan RI (DPR RI).
Harapan kami saat itu besar. Kami percaya para wakil rakyat yang terhormat akan menjadi penyambung lidah dan menggunakan wewenang mereka untuk mengurai benang kusut ini. Kami berharap ada investigasi, ada pemanggilan pihak terkait, dan yang terpenting, ada solusi yang tuntas.
Namun, di sinilah letak kemirisan yang sesungguhnya.
Setelah audiensi dilakukan, setelah keluh kesah disampaikan, dan setelah janji-janji terucap, semua kembali senyap. Hingga detik ini, tidak ada tindak lanjut yang konkret dan transparan yang bisa kami lihat.
Audiensi itu seolah hanya menjadi panggung seremonial untuk meredam gejolak sesaat, bukan untuk mencari solusi tuntas.
Para wakil rakyat yang terhormat, baik di daerah maupun di pusat, seolah lupa pada fungsi pengawasan mereka. Laporan kami seakan hanya berakhir di meja penerima tamu, menjadi tumpukan berkas yang dilupakan.
Lalu, kepada siapa lagi kami harus mengadu jika lembaga legislatif yang kami harapkan saja “masuk angin”?
Apakah kita akan membiarkan praktik ini terus berjalan? Pungli adalah benalu yang harus dibersihkan. Jika dibiarkan, ia akan merusak mentalitas dan integritas seluruh ekosistem pendidikan.
Pertama, kami menuntut keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proaktif mengusut tuntas dugaan ini tanpa harus menunggu bola. Ini sudah menjadi isu publik yang meresahkan.
Kedua, kami menagih janji dan fungsi para anggota dewan yang telah kami datangi. Jangan jadikan audiensi hanya sebagai formalitas. Gunakan hak dan wewenang yang Anda miliki untuk menekan pihak terkait dan memastikan masalah ini selesai.
Ketiga, kepada pimpinan perguruan tinggi di Pasuruan, lakukan pembenahan internal secara transparan. Jangan korbankan nama baik institusi dan masa depan ribuan mahasiswa demi keuntungan segelintir oknum.
Jangan sampai mahasiswa dan masyarakat menjadi apatis karena setiap aduan hanya dianggap angin lalu. Pendidikan di Pasuruan harus diselamatkan. Kami butuh bukti, bukan hanya janji audiensi.
Oleh: M Ubaidillah Abdi (Mahasiswa Pasuruan)
