PASURUAN, DIALOGMASA.com –
Proses penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, usai pelaksanaan ujian akademik di SMPN 1 Gempol, menyisakan polemik. Muncul dugaan adanya setoran atau uang pelicin senilai sekitar Rp15 juta untuk salah satu formasi jabatan perangkat desa.
Informasi tersebut memicu protes dari sejumlah warga Dusun Arjosari. Pada Rabu (5/11/2025) siang, perwakilan warga mendatangi Balai Desa Kejapanan untuk meminta klarifikasi panitia penjaringan. Mereka menduga terjadi praktik tidak fair dalam seleksi, khususnya pada formasi Pelaksana Teknis Kewilayahan (Kasun/Kawil) Arjosari.
Namun, pertemuan dengan panitia belum dapat terlaksana. Sekretaris Desa Kejapanan, Juadi, menjelaskan bahwa ketua dan wakil panitia pada hari tersebut tidak dapat hadir.
“Ketua dan wakil panitia sudah saya hubungi. Mereka bersedia hadir besok. Insyaallah pertemuan dengan perwakilan warga akan dilaksanakan Kamis pukul 09.00,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Gempol, Hadi Mulyono, mengaku baru mengetahui adanya protes warga setelah informasi beredar di media. Ia memastikan pihak kecamatan akan memanggil panitia untuk meminta penjelasan resmi.
“Saya akan segera memanggil panitia penjaringan untuk mengetahui informasi yang sebenarnya. Ini penting agar isu tidak melebar dan tidak menimbulkan keresahan,” tegasnya melalui sambungan telepon.
Hadi menambahkan, proses rekrutmen perangkat desa wajib menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap dugaan pelanggaran harus diklarifikasi secara terbuka.
Pertemuan lanjutan antara warga dan panitia dijadwalkan besok pagi (Kamis) di Balai Desa Kejapanan.
(abi/wj)
