PASURUAN, DIALOGMASA.com – Kondisi kabel jaringan telekomunikasi yang semrawut di sejumlah pemukiman di Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian serius DPRD.
Untuk itu, Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Telkom guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Bambang, menyampaikan bahwa rapat kali ini masih dalam tahap pengumpulan informasi.
Melalui rapat tersebut diketahui bahwasanya dari banyaknya provider yang ada, hanya 11 yang terdata Kominfo.
“Menurut Kominfo ada 11 provider yang terdata,” Jelas Bambang.
Dalam pemaparan Telkom, dijelaskan bahwa tiang dan jaringan kabel di wilayah Pasuruan bukan hanya dipasang oleh Telkom, melainkan juga oleh berbagai provider lain.
Tentang penegakan oleh satpol PP masih terbatas karena belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) telekomunikasi. Tanpa dasar hukum yang jelas, penertiban jaringan kabel tidak dapat dilakukan secara optimal.
Beberapa daerah dijadikan rujukan dalam rapat tersebut. Misal Kabupaten Jombang, sudah memiliki Perda Telekomunikasi yang menjadi landasan penertiban. Sedangkan Kota Kediri, meski tanpa Perda khusus, tetap melakukan penegakan berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi.
Bambang menegaskan bahwa pembahasan ini masih masuk tahap kajian dan diharapkan segera menghasilkan regulasi.
“Ini masih kajian mas, semoga kedepan segera ada perdanya,” Jelasnya.
Terpisah Kepala Diskominfo, Handara menjelaskan bahwa pihaknya siap membantu dalam proses perumusan kebijakan.
“Diskominfo bisa membantu merumuskan kebijakan dan aturan terkait penyelenggaraan jasa telekomunikasi mas,” tegasnya kepada media. (AL/WD)
