SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai banyak kritik dari masyarakat. Program ini dinilai lebih menguntungkan penerima proyek dibandingkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Jika tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas SDM, maka pendekatannya patut dipertanyakan. Kualitas manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kuantitas makanan, melainkan oleh mutu pendidikan, akses teknologi, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sementara itu, jika fokusnya adalah pemenuhan gizi, muncul pertanyaan mendasar: apakah anggaran sekitar Rp10.000 per porsi benar-benar mampu memenuhi standar gizi yang layak dan berkualitas?
Dalam praktiknya, MBG justru berpotensi menjadi program yang memaksakan penggunaan uang rakyat secara tidak efektif. Anggaran negara dihamburkan untuk konsumsi jangka pendek, sementara pihak-pihak tertentu yang menjadi penerima proyek memperoleh keuntungan besar. Padahal, dana MBG adalah uang rakyat, bukan milik pribadi penguasa. Setiap rupiah seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Bila sebuah program benar-benar baik dan tepat sasaran, tentu tidak akan memicu gelombang keluhan. Faktanya, MBG justru rawan menimbulkan berbagai persoalan: mulai dari kualitas makanan yang diragukan, potensi makanan basi, hingga risiko kesehatan bagi siswa. Ironisnya, guru yang seharusnya fokus mendidik justru terseret menjadi pelaksana teknis, bahkan diposisikan layaknya pelayan dalam program ini.
Bangsa ini sejatinya membutuhkan pendidikan gratis yang berkualitas, bukan sekadar makan gratis. Kita memerlukan sistem pendidikan yang didukung teknologi maju, bukan pendekatan seremonial yang menutup ketertinggalan dengan nasi bungkus. Lebih dari itu, guru-guru yang telah berjasa besar dalam membangun SDM di seluruh Nusantara seharusnya mendapatkan gaji yang layak dan penghargaan yang pantas, bukan tambahan beban kerja di luar tugas utama mereka.
Dari sisi ekonomi, penggunaan anggaran juga patut dikaji ulang. Dengan dana sebesar Rp1 triliun, negara sebenarnya mampu membangun pabrik atau perusahaan besar yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Jika dikelola dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, pendapatan pasif (passive income) dapat tercipta dan berkelanjutan.
Bahkan, dengan strategi yang tepat, dana tersebut berpotensi melahirkan ratusan perusahaan baru yang mampu menampung ratusan ribu pekerja, tanpa menghilangkan nilai aset pembangunannya.
Tujuan awal MBG seharusnya dievaluasi dan dialihkan ke fungsi yang lebih bermanfaat, minim risiko, dan benar-benar membantu siswa, orang tua, serta guru. Dengan demikian, potensi kerawanan seperti makanan tidak layak konsumsi, pemborosan anggaran, hingga menjadikan guru sebagai “tumbal” kebijakan dapat dihindari.
Masalah utama dari MBG bukan terletak pada konsep membantu rakyat, melainkan pada pelaksanaan yang sarat kepentingan dan keserakahan. Ketika sesuatu yang jelas keliru terus dipaksakan dan dibenarkan atas nama rakyat, di situlah keadilan dan akal sehat dikorbankan.
Atas dasar itu, sudah saatnya pemerintah berani mengoreksi arah kebijakan. Bangsa ini tidak kekurangan sumber daya, yang kurang adalah keberanian untuk berpihak pada masa depan pendidikan dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Oleh: Muslimin, Bupati LIRA Kabupaten Pasuruan
