PASURUAN, DIALOGMASA.com — Praktik penutupan jalan umum untuk kegiatan pribadi kembali menjadi sorotan masyarakat. Banyak pihak menilai hal itu tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mengganggu pergerakan ekonomi dan bertentangan dengan ajaran agama yang melarang perbuatan yang mengganggu orang lain.

Menanggapi isu tersebut, Media Dialog Massa mewawancarai akademisi Universitas Yudharta, Bapak Agus Prianto, MPA, pada Selasa siang (24/06/25). Ia menegaskan bahwa penutupan jalan untuk kepentingan personal merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan.

“Jalan itu adalah sarana publik atau public good yang bersifat non-rival, artinya tidak ada persaingan dalam penggunaannya, dan non-excludable, yakni tidak bisa dikecualikan. Karena itu, pengelolaan dan distribusinya adalah tanggung jawab negara,” ujar Agus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fasilitas publik seperti jalan memiliki potensi eksternalitas negatif, yaitu dampak yang merugikan bagi pengguna lainnya. Dalam hal ini, negara harus hadir sebagai pengatur dan pengendali, agar dampak negatif tersebut tidak berkembang menjadi praktik pelayanan publik yang buruk dan tidak demokratis.

“Jika pemerintah membiarkan penggunaan fasilitas publik yang mengandung eksternalitas negatif, maka itu bentuk pembiaran yang merugikan masyarakat luas,” tambahnya.

Menurut Agus, pemerintah perlu memiliki instrumen kebijakan yang dapat mengatur penggunaan fasilitas umum secara adil. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah pemetaan alternatif dan pemberlakuan pajak atau retribusi tinggi bagi pihak yang ingin menggunakan sarana publik untuk kepentingan pribadi.

“Fungsi pajak dan retribusi itu bukan hanya untuk pendapatan negara, tetapi juga sebagai kontrol sosial,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama dan warga masyarakat juga menyuarakan keberatan atas maraknya penutupan jalan demi kepentingan hajatan pribadi. Mereka menilai hal itu mengganggu akses masyarakat, termasuk bagi ambulans dan kendaraan darurat. (AL/WD)