PASURUAN, DIALOGMASA.com – Gelombang protes masyarakat terhadap kinerja dan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam beberapa hari terakhir kian memuncak. Aksi kekecewaan itu bahkan berujung pada kerusakan fasilitas dalam sejumlah unjuk rasa.

Menanggapi situasi ini, aktivis Pasuruan Timur, Maulana Sholehodin, menyampaikan catatan kritis sekaligus solusi yang menurutnya perlu segera dilakukan oleh DPR.

“Pertama, lakukan efisiensi anggaran dengan memotong gaji pejabat tertinggi dan mengurangi tunjangan. Kedua, tegakkan supremasi hukum. Ketiga, usut rekening gendut pejabat. Keempat, perbaiki pola komunikasi publik,” ujar Maulana, Minggu (31/8/2025).

Namun, Maulana menegaskan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya bisa ditimpakan kepada DPR. Menurutnya, masyarakat juga ikut bertanggung jawab karena masih menerima praktik politik uang dalam pemilu.

“Caleg yang dipilih adalah mereka yang ngasih duit, maka ini resikonya. Jadi, kalau masyarakat menerima uang lalu memilih karena uang itu, kenapa harus menyalahkan mereka?” katanya.

Terkait wacana perbaikan sistem pemilu, Maulana menyebut bahwa aturan di Indonesia sebenarnya sudah jelas melarang politik uang. Masalah utama, lanjutnya, justru ada pada mentalitas pemilih.

“Money politik dalam sistem kita dilarang, tapi pemilih asik saja menjual suara. Sebaik apapun sistemnya, bila mental tidak baik, maka gagal juga,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. “Tugas KPU hanya menata prosedur undang-undang. Pertanyaannya, apakah masyarakat akan memilih melaporkan atau memilih menerima uang dari caleg?” ucapnya.

Menurut Maulana, praktik politik uang bukan hal baru. Ia menyebut bahwa sejak lima pemilu terakhir—2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024—“pasaran amplop” justru cenderung meningkat.

“Saya yakin mereka yang punya modal besar pemilu depan akan tetap terpilih. Fakta menunjukkan pasaran amplop naik di tiap pemilu. Ada yang bisa bantah?” pungkasnya. (AL/WD)