PASURUAN, DIALOGMASA.com – Kasus asusila yang menimpa DK (16), remaja asal Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, kembali memunculkan sorotan terhadap peran pemerintah daerah dalam perlindungan sosial.
Korban dilaporkan menjadi korban tindakan tidak bermoral oleh empat orang pada Sabtu (13/9/2025) lalu. Keluarga korban telah resmi membuat laporan ke pihak berwajib pada Kamis (18/9/2025).
Menanggapi hal tersebut, aktivis (LKPK), Anisa Dahniar, mempertanyakan fungsi dan langkah konkret yang seharusnya dilakukan Dinas Sosial.
“Kenapa kasus-kasus asusila banyak dari kalangan masyarakat miskin luput dari pantaunan dinas sosial? apa kepanjangan dari dinas sosial, pendamping tidak melaporkan? Atau telah lapor namun tidak ada tanggapan kongkrit?,” ujar Anisa dengan nada heran saat diwawancarai Dialog Masa, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya soal bantuan sosial seperti PKH atau BPNT, melainkan pendampingan mental yang harus diberikan secara khusus.
“Ini bukan soal bantuan PKH atau BPNT, tapi soal mental yang menjadi pokok permasalahan. Apakah tidak ada pendampingan khusus bagi korban?” tegasnya.
Anisa menambahkan, perhatian juga perlu diberikan terhadap aspek kesehatan dan gizi keluarga miskin, terutama anak-anak balita, agar mata rantai keterbelakangan mental dapat diputus sejak dini.
Terkait hal ini, Dialogmasa telah menyampaikan pertanyaan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Plt Kepala Dinas Sosial belum memberikan tanggapan. (AL/WD)
