PASURUAN, DIALOGMASA.com – Upaya pemerintah pusat menghadirkan tata kelola keuangan desa yang transparan kini memasuki babak baru di Kabupaten Pasuruan. Pada Kamis (25/9/2025) pagi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperkenalkan Aplikasi Jaga Desa dalam sebuah sosialisasi yang digelar di Auditorium Mpu Sindok, Kantor Bupati Pasuruan.
Aplikasi ini menjadi kanal komunikasi langsung antara pemerintah desa dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya dalam persoalan hukum dan pengelolaan dana desa.
Kajari Kabupaten Pasuruan, Teguh Ananto, menegaskan bahwa aplikasi ini lahir untuk mendekatkan aparat penegak hukum dengan desa.
“Apapun problematika yang dihadapi desa, terutama soal pengelolaan dana desa, bisa langsung disampaikan lewat aplikasi ini. Pertanyaan kepala desa akan segera direspons pimpinan Kejagung. Tidak ada sekat jarak dan waktu. Kalau ada masalah hukum, langsung bisa ditangani,” jelasnya.
Teguh menambahkan, setiap desa akan memiliki password khusus untuk mengakses aplikasi, sementara operator desa akan diberi pelatihan khusus.
“Aplikasi ini membuat komunikasi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Jadi kepala desa tidak perlu ragu ketika menghadapi kendala di lapangan,” imbuhnya.
Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Agus Mashadi. Menurutnya, Aplikasi Jaga Desa akan menjadi instrumen penting dalam memastikan tata kelola desa berjalan sesuai aturan.
“Aplikasi Jaga Desa terhubung dengan Siskeudes. Jadi setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa bisa terekam dengan baik. Harapannya, program desa lebih terarah dan tidak ada lagi yang keluar dari jalur,” jelas Agus.
Ia menambahkan, sosialisasi kali ini masih merupakan tahap awal. Ke depan, pemanfaatan aplikasi tersebut diharapkan menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh desa di Kabupaten Pasuruan.
(Abi/Wj)
