PASURUAN, DIALOGMASA.com – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan. Berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang disahkan DPRD, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,49 triliun, turun sekitar Rp477 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp3,97 triliun.
Meski demikian, belanja daerah justru dipatok lebih tinggi, yakni Rp3,94 triliun. Akibatnya, defisit anggaran sementara tembus Rp449,2 miliar, naik signifikan dibanding defisit 2025 yang masih berkisar Rp369 miliar.
Kondisi tersebut sempat mendapat sorotan dari sejumlah anggota dewan. Namun, Pemkab Pasuruan menegaskan masih memiliki ruang fiskal yang cukup aman. Hal ini mengingat pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan mencapai Rp452,7 miliar, naik hampir Rp82 miliar dari SiLPA 2025. Dengan tambahan itu, beban defisit diyakini dapat tertutupi.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, saat dikonfirmasi usai sidang paripurna pada Kamis (21/08), menjelaskan bahwa plafon SiLPA yang cukup besar merupakan strategi penganggaran untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait kemungkinan berkurangnya dana transfer dari Kementerian Keuangan pada 2026.
“Ini justru menjadi langkah antisipasi kami di 2026, termasuk menyikapi pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut anggaran transfer akan berkurang. Nah, itu kami antisipasi supaya tidak mengganggu program yang sudah disusun di 2026,” ujarnya.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur APBD Kabupaten Pasuruan, kata dia, masih bertumpu pada dana transfer, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana perimbangan dan bagi hasil.
“Namanya KUA-PPAS, jadi ini masih plafon sementara sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Dengan postur seperti itu, Rusdi menegaskan arah belanja 2026 tetap difokuskan pada urusan dasar kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta program prioritas lainnya.
“Kalau melihat angkanya, masih bisa naik turun. Sesuai jadwal, Oktober atau November akan dibahas APBD 2026,” tandasnya. (Abi/Wj)
