PASURUAN (dialogmasa.com) – Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan mengkritik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas kurangnya upaya dalam membentuk dan melibatkan relawan bencana di tingkat kecamatan dan desa. Kritik ini disampaikan oleh Tri Laksono, anggota Komisi 4 DPRD, yang mengungkapkan bahwa keberadaan relawan seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tagana sangat terbatas.
“Beberapa kecamatan seperti Gempol, Pandaan, Bangil, dan Tosari sudah memiliki FPRB atau relawan bencana lainnya, namun jumlahnya sangat minim,” ujar Tri Laksono pada Kamis (16/11).
Menurut politisi Golkar ini, peran relawan di tingkat kecamatan sangat vital untuk membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, termasuk menyalurkan aspirasi masyarakat, membangun sinergi program, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana.
Tri menegaskan, dengan adanya forum relawan di setiap kecamatan hingga desa, koordinasi dan penanganan bencana akan lebih efektif. “Jangan sampai laporan bencana masuk di pagi hari, tapi responsnya lambat karena alasan kurangnya personel,” tambahnya.
Selain minimnya pembentukan forum relawan, Tri juga menyoroti kurangnya dukungan fasilitas dari BPBD untuk forum-forum yang sudah ada.
“BPBD seharusnya memberikan dukungan, minimal alat komunikasi seperti HT, seragam, atau kebutuhan lainnya yang menunjang respons cepat dalam situasi bencana. Kami siap mendukung anggarannya melalui jalur politik,” tutup Tri.
Kritik ini disampaikan usai rapat kerja bersama BPBD. Dan pihak BPBD tidak menampik kritik itu karena memang minim orang tertarik pada kerja sosial atau kerelawanan. (Ab/Al)
