PASURUAN, DIALOGMASA.com –
Sebanyak 10 perwakilan guru honorer menggelar audensi di Gedung Putih lantai 4, Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (1/10) sore. Mereka diterima langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dalam pertemuan tersebut, para guru honorer meminta Pemkab dan DPRD memperjuangkan nasib 684 guru honorer yang dirumahkan berdasarkan SK Bupati Pasuruan tahun 2025.
Audensi yang dibuka Sekda pada pukul 14.00 WIB itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDA. Salah satu tuntutan utama adalah agar Pemkab memberikan solusi nyata terkait kelanjutan nasib mereka.
“Kami memohon kepada Bupati Pasuruan dan juga DPRD untuk memikirkan kelanjutan nasib ratusan guru honorer yang dirumahkan. Karena imbas SK Bupati tersebut, rekan-rekan kami kehilangan pekerjaan,” jelas Bagus, Koordinator Aliansi Guru Honorer.
Selain itu, para guru honorer yang sebelumnya gagal dalam seleksi CASN juga meminta kesempatan kembali untuk mendaftar PPPK, mengingat masih banyak lembaga pendidikan yang kekurangan tenaga pendidik.
Terpisah, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa keputusan pemberhentian guru honorer telah melalui pertimbangan matang dan sesuai aturan.
“Pada prinsipnya, pemberhentian 684 guru honorer tahun 2025 adalah keputusan BKN pusat. Kalau dipaksakan, akan ada sanksi yang diterima oleh pemangku kebijakan,” ujar politisi Gerindra itu.
Rusdi menambahkan, Pemkab sebenarnya telah mengupayakan agar guru honorer tetap bisa mengajar dengan honor dari dana BOS. Namun, regulasi tidak memperbolehkan mekanisme tersebut karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi lembaga maupun kepala sekolah.
Ia juga menyampaikan, jika perwakilan guru honorer merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, mereka dipersilakan menempuh jalur hukum.
“Silakan kalau mau lewat Panja DPRD atau jalur hukum lainnya. Kami siap dituntut atas keputusan yang sudah dikeluarkan,” tegasnya. (Abi/Wj)
