ARTIKEL, DIALOGMASA.COM — Di tengah perdebatan publik mengenai relevansi Aparatur Sipil Negara (ASN), dua suara dari dalam mesin birokrasi menyajikan potret yang kontras. Di satu sisi, ada optimisme dari seorang abdi negara muda yang terdidik secara modern. Di sisi lain, ada kritik tajam dari seorang veteran yang telah merasakan langsung kompleksitas dan ketidakadilan sistem.
Kisah mereka adalah cerminan dari pertarungan antara idealitas dan realita dalam tubuh ASN Indonesia saat ini.
Wajah Idealisme: Pengabdian Tulus Sesuai Aturan
Herdimas, seorang petugas imigrasi muda lulusan Politeknik Imigrasi (Poltekim), memandang perannya dengan kacamata yang jelas dan terstruktur. Baginya, menjadi ASN adalah sebuah panggilan untuk mengabdi secara total.
“Bagi saya, mengabdi berarti memberikan seluruh tenaga dan pikiran untuk menunaikan amanah, bekerja setulus hati sesuai aturan, dan melayani masyarakat secara humanis,” ujar Herdimas saat diwawancarai pada Jumat (8/8/2025). Ia dengan tegas melihat dirinya sebagai seorang “abdi negara.”
Menurutnya, sistem yang ada saat ini sudah berjalan adil. Ia percaya bahwa beban kerja dan capaian kinerja telah diperhitungkan dengan baik, didukung oleh jam kerja yang proporsional dan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga semangat. Bahkan, dilema terbesar di lapangan, seperti menghadapi keluhan masyarakat, dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat.
“Kuncinya adalah memberikan penjelasan secara humanis. Masyarakat harus merasa didengar, namun kami sebagai petugas wajib tetap berpegang teguh pada SOP,” jelasnya. Pandangan Herdimas merepresentasikan cita-cita birokrasi modern: teratur, humanis, dan berintegritas.
Suara Kritis dari Lapangan: Kesenjangan yang ‘Tidak Karuan’
Namun, pandangan ideal tersebut seolah bertemu dinding realitas saat mendengar suara Imam, seorang ASN senior yang kini berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Baginya, istilah “abdi negara” perlu ditinjau ulang.
“ASN disebut sebagai abdi negara itu, apaya, produk Orde Baru dulu. Dengan perkembangan saat ini, lebih tepatnya (disebut) pekerja pemerintah,” tegas Imam saat diwawancarai pada Jumat (8/8/2025). Ia berpendapat bahwa semua warga negara pada dasarnya mengabdi sesuai kapasitasnya masing-masing, menjadikan eksklusivitas ASN sebagai “abdi” menjadi kurang relevan.
Imam menyoroti masalah yang lebih fundamental: kesenjangan ekstrem di dalam sistem. “Saat ini, keragaman beban ASN semakin tidak karuan. Mungkin ada ASN yang beban pekerjaannya luar biasa berat, namun dari sisi kesejahteraannya terabaikan. Ini yang saat ini terjadi,” ungkapnya.
Ia memberikan contoh tajam mengenai guru PNS senior yang telah menerima berbagai tunjangan, termasuk sertifikasi yang setara gaji pokok, namun produktivitasnya cenderung rendah. Kondisi ini sangat kontras dengan nasib tenaga non-ASN di sekitarnya.
“Di sebelah-sebelahnya ada tenaga non-ASN dengan pekerjaan yang banyak sekali, namun kesejahteraannya rendah sekali,” kritik Imam. Menurutnya, akar masalah ini terletak pada sistem manajemen ASN yang usang dan harus segera diperbarui.
Menjembatani Dua Dunia
Dua pandangan ini, dari Herdimas dan Imam, bukanlah sebuah pertentangan benar atau salah. Keduanya adalah wajah sah dari birokrasi Indonesia. Perspektif Herdimas adalah cerminan dari hasil rekrutmen dan pendidikan modern yang ingin mencetak ASN ideal. Sementara itu, pengalaman Imam adalah representasi dari “warisan” masalah struktural yang masih mengakar kuat.
Tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini, melalui implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023, adalah bagaimana menjembatani dua dunia ini: menyelaraskan semangat dan idealisme para tunas muda birokrasi dengan realitas sistem yang mendesak untuk direformasi secara adil dan menyeluruh. (Red)
