PASURUAN, DIALOGMASA.com — Fenomena penggunaan sound system dengan dentuman keras atau yang kerap disebut sound horeg belakangan ini menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur. Polemik ini dinilai dapat memicu ketegangan sosial apabila tidak segera ditertibkan secara bijak dan berkeadilan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan, M. Sudiono Fauzan, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menertibkan penggunaan sound system melalui regulasi yang jelas.
“Saya mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 200.1.1/679/424.104/2025 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian yang Menggunakan Sound System. Ini merupakan langkah yang tepat untuk menjaga ketertiban umum sekaligus menghargai ruang ekspresi budaya masyarakat,” ujar Sudiono, dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rabu, 30 Juli 2025.
Ia menilai, dengan adanya surat edaran ini, masyarakat tetap bisa menggelar berbagai acara seperti karnaval Agustusan, selametan desa, ruwatan, bersih desa, hingga hajatan pribadi, tanpa khawatir terjerat aturan yang membingungkan. Begitu pula para pelaku usaha persewaan sound system, kini memiliki pedoman operasional yang lebih jelas dan adil.
“Yang tak kalah penting, masyarakat umum juga terlindungi dari suara dentuman yang berlebihan dan memekakkan telinga. Ada batasan volume dan jam operasional yang kini menjadi acuan bersama,” tambahnya.
Sudiono yang juga merupakan Pembina Paguyuban Soundman PASTIM menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pihak dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut. Ia meminta aparat dan petugas lapangan bersikap tegas terhadap setiap potensi pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
“Saya berharap aturan ini dijalankan dengan konsisten dan disiplin. Semua pihak perlu menahan diri demi kenyamanan bersama dan mencegah konflik sosial yang tidak perlu,” tegasnya. (Reales)
