PASURUAN (dialogmasa.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat maraton bersama mitra kerjanya pada Senin (7/10/2024) sore.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan pertemuan perdana dengan mitra setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan. Pembahasan utama terkait APBD 2025, yang harus disahkan pada November mendatang.
“Eksekutif dan legislatif harus segera menyelesaikan pembahasan APBD 2025 agar anggaran dapat mendukung kepentingan masyarakat Pasuruan,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Pandaan tersebut.
Salah satu agenda yang dibahas adalah pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). Komisi IV menyarankan agar kegiatan Himpaudi, PAUD, dan lembaga setara yang biayanya masih ditanggung secara mandiri dihapus.
“Kami meminta Dispendikbud mencari skema agar guru PAUD tidak perlu iuran untuk setiap kegiatan koordinasi atau lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Andri juga meminta Dispendikbud untuk segera menginventarisasi sekolah-sekolah yang rusak dan belum tertangani di tahun 2024 agar diusulkan sebagai prioritas di APBD 2025.
Dalam pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Andri meminta revisi Perda Nomor 22 Tahun 2012 agar sesuai dengan undang-undang baru. Salah satu yang disarankan adalah memasukkan aturan tentang penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang berinvestasi di Pasuruan.
“Beberapa daerah di Jawa Timur sudah mengatur bahwa 60 persen pekerja di sebuah perusahaan harus berasal dari putra daerah, ini bisa menjadi langkah untuk mengurangi pengangguran,” jelasnya.
Sementara di sektor kesehatan, Andri menekankan perlunya peningkatan layanan di rumah sakit. Kekurangan yang ada harus segera diatasi dan dicarikan solusi. (Abi/Al)
