PASURUAN, DIALOGMASA.com — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan menggelar silaturahmi dan konsolidasi pasca pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Aula Al Ikhlas pada Selasa (29/7/2025).
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemenag, Ketua FK-KBIHU, ketua kloter, tim kesehatan haji, perwakilan Kesra Pemkab, APRI, serta para petugas haji.
Kegiatan ini bertujuan melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji 2025, sekaligus membangun sinergi dan persiapan peningkatan layanan ke depan. Salah satu hal penting yang disampaikan adalah bahwa mulai Agustus 2025, penyelenggaraan haji tidak lagi ditangani Kemenag secara penuh.
“Mulai Agustus 2025, penyelenggaraan haji akan diambil alih oleh Badan Pengelola Haji (BPH). Kita berharap besar bahwa wajah baru ini akan membawa perbaikan nyata dalam pelayanan haji ke depan,” ujar Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, H. Machsun Zain, dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini penyelenggaraan masih melibatkan delapan syarikah, namun perubahan regulasi melalui UU No. 8 Tahun 2019 yang segera disahkan akan memperkuat peran BPH dalam mengelola haji secara lebih terstruktur.
Dalam sesi diskusi, para ketua kloter mengungkap berbagai dinamika yang dihadapi selama di tanah suci. Kloter 87 melaporkan tantangan koordinasi antarhotel dan masalah konsumsi yang berhasil ditangani. Kloter 88 menyoroti pentingnya peningkatan bimtek dan kendala terkait kartu Nusuk serta tanazul mandiri. Kloter 89 mengeluhkan keterlambatan informasi tentang tanazul dan wafatnya jamaah, sementara Kloter 91 melaporkan keberhasilan plotting tenda dan pengelolaan jamaah di Madinah.
Ketua FK-KBIHU KH. Ahmad Huda Cholili mengingatkan pentingnya kerjasama antara petugas dan pembimbing haji. Ia menyebut penyelenggaraan tahun ini cukup merepotkan, namun tetap optimistis terhadap arah kebijakan ke depan.
“Saudi kemungkinan akan makin ketat terhadap muthowwif, ini harus jadi perhatian kita semua. Tapi saya yakin KBIHU tetap akan diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Happy dari Tim Kesehatan Haji mengusulkan penambahan jumlah tenaga kesehatan di tiap kloter. “Idealnya setiap kloter memiliki tiga petugas kesehatan, karena tanggung jawab terhadap jamaah harus dibagi dengan adil dan merata,” ujarnya.
Acara ditutup oleh Kasubbag TU, Dr. Bahrul Ulum, yang menekankan pentingnya mitigasi sejak awal, memperkuat koordinasi antara PPIH Kloter dan KBIHU, serta memastikan komunikasi dan data jamaah lebih akurat di masa depan. (AL/WD)
