Oleh: Dr. Aminullah, S.Sos, M.AP

Refleksi Awal: Mengapa Kita Kecewa pada Partai?

Sebagai dosen yang mengamati dinamika politik Indonesia selama bertahun-tahun, saya sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa: “Pak, kenapa partai politik kita seperti ini? Kok jauh dari harapan?” Pertanyaan yang jujur, dan layak dijawab dengan jujur pula.

Kita perlu mengakui: partai politik hari ini sedang mengalami krisis legitimasi serius. Di warung kopi, media sosial, bahkan ruang akademis, orang semakin sinis. “Partai cuma mikirin duit,” “Politisi semua sama aja.” Familiar, kan?

Yang menarik, ketidakpuasan ini bukan sekadar sentimen sesaat. Ada akar strukturalnya yang dalam, terutama terkait bagaimana partai beroperasi di tengah tekanan kapitalisme global yang hegemonik. Mari kita bedah dengan lensa akademis, tapi tetap membumi.

Dari Idealismeke Pragmatisme: Kemana Partai Kita Berlayar?

Maurice Duverger menjelaskan partai sebagai penghubung masyarakat sipil dan negara— wadah agregasi kepentingan dan rekrutmen kepemimpinan. Idealnya begitu. Tapi Giovanni Sartori mengingatkan bahwa partai bisa mengalami “deideologisasi” ketika lebih mengutamakan kemenangan elektoral daripada program ideologis.

Pengamatan saya di lapangan: banyak partai yang dulunya punya basis ideologi kuat, nasionalis, religius, atau sosialis kini lebih mirip “mesin elektoral” yang fleksibel mengikuti arah angin. Ideologi dijadikan kosmetik kampanye, bukan kompas politik. Hasilnya? Partai melahirkan pejabat yang sejak awal sudah terjebak dalam logika transaksional, bukan transformasional.

Frederickson dan Kontrol Birokrasi: Ketika Pengawas Ikut Bermain

H. George Frederickson dalam kerangka Theoretical Control of Bureaucracy mengidentifikasi empat mekanisme kontrol: legislative control, executive control, judicial control, dan citizen control. Brilliant, secara teori.

Masalahnya, dan ini yang saya sering diskusikan dengan kolega ketika partai politik yang seharusnya menjadi agen kontrol (lewat legislative control) justru berkompromi dengan kepentingan kapital, fungsi pengawasan jadi tumpul. Frederickson menekankan bahwa birokrasi tanpa kontrol cenderung melayani elite ketimbang publik.

Ironinya: elite politik yang dilahirkan partai sering adalah bagian dari problem, bukan solusi. Bayangkan skenario ini—partai merekrut calon pejabat dengan modal politik (baca: uang dan jaringan oligarki), lalu pejabat itu masuk birokrasi dengan “utang politik” kepada sponsor dan partainya. Alih-alih jadi public servant, mereka jadi debt servant. Di sinilah hegemoni kapitalisme mengakar dalam struktur negara.

Dialog Teoretis: Membaca Partai dari Berbagai Sudut Pandang

Gramsci: Hegemoni yang Halus tapi Mematikan

Antonio Gramsci mengajarkan bahwa hegemoni bukan sekadar dominasi ekonomi, tapi dominasi kultural dan ideologis yang membuat sistem kapitalis diterima sebagai “common sense.” Partai politik yang seharusnya arena kontra-hegemoni justru sering jadi agen hegemoni itu sendiri.

Pengamatan lapangan saya: ketika partai didanai korporasi besar, ketika pengurus partai adalah pengusaha atau orang dekat lingkaran bisnis, wajar jika kebijakan condong pro-kapital. Regulasi dilonggarkan, privatisasi digalakkan, subsidi publik dipangkas semua demi “efisiensi” yang ujungnya untungkan elite.

Miliband: Negara sebagai Instrumen Kelas

Ralph Miliband dalam The State in Capitalist Society berargumen bahwa negara dalam sistem kapitalis cenderung melayani kepentingan kelas kapitalis. Partai politik, sebagai state apparatus, tidak imun dari tendensi ini.

Di Indonesia, fenomena yang Miliband prediksi nyata: sirkulasi elite antara bisnis dan politik sangat cair. Hari ini pengusaha, besok menteri, lusa balik ke bisnis dengan koneksi lebih kuat. Revolving door ini bikin garis antara kepentingan publik dan privat makin kabur.

Schumpeter: Demokrasi Kompetisi Elite

Joseph Schumpeter punya pandangan realistis: demokrasi modern lebih tentang kompetisi elite untuk dapat suara rakyat, bukan kedaulatan rakyat yang substantif. Partai adalah kendaraan kompetisi elite ini.

Kapitalisme global menyediakan resources untuk menang dana kampanye, akses media, mesin politik. Siapa punya modal, dia menang. Siapa menang, dia tentukan kebijakan. Circle sempurna untuk melanggengkan hegemoni kapital.

Perspektif Saya: Trapped Between Rock and Hard Place

Dari pengamatan saya, partai kita menghadapi dilema yang Claus Offe sebut sebagai kontradiksi struktural: negara harus jamin akumulasi kapital (untuk ekonomi) sekaligus jaga legitimasi demokratis (untuk stabilitas).

Ketika partai terlalu dekat dengan kapital, mereka kehilangan legitimasi—lihat ketidakpuasan publik sekarang. Tapi terlalu populis dan anti-kapital, mereka kehilangan funding. Inilah yang membuat banyak partai akhirnya pragmatis: ambil uang dari oligarki, tapi tetap jual retorika pro-rakyat. Munafik, tapi itulah realitas politik kita.

Tiga Wajah Hegemoni Kapitalisme dalam Partai

Pertama, pendanaan kampanye. Biaya politik di Indonesia sangat mahal. Survey Perludem (2019) menunjukkan biaya kampanye caleg DPR bisa miliaran rupiah. Darimana uangnya? Donasi korporasi atau pengusaha. Dan ini bukan charity—ada ekspektasi return dalam bentuk kebijakan menguntungkan donatur.

Kedua, oligarki partai. Jeffrey Winters dan Richard Robison menjelaskan fenomena oligarki Indonesia, dimana kekayaan material jadi kekuasaan politik. Banyak pengurus partai adalah oligark atau proxies oligark. Mereka tidak cuma danai partai, tapi kendalikan arah kebijakannya.

Ketiga, komodifikasi jabatan. Ini yang paling mengkhawatirkan menurut saya: jabatan publik diperlakukan sebagai komoditas yang bisa dibeli. Calon kepala daerah “membeli”

rekomendasi partai, setelah menang mereka “kompensasi” investasi politik lewat proyek- proyek korup. Vedi Hadiz menyebut ini predatory regime.

Ketika Birokrasi Jadi Perpanjangan Tangan Partai

Frederickson khawatir dengan bureaucratic discretion yang tak terkontrol. Di Indonesia, ada problem tambahan: birokrasi yang terpolitisasi. Pejabat birokrasi—dari eselon sampai direksi BUMN—sering adalah kader atau simpatisan partai tertentu.

Refleksi saya: ketika birokrasi dijadikan extended arm partai, fungsi pelayanan publik terdistorsi. Birokrasi bekerja bukan berdasarkan merit system atau public interest, tapi political loyalty dan partisan interest. Ironisnya, citizen control yang Frederickson anggap penting juga lemah. Masyarakat sipil kita belum cukup kuat mengimbangi kekuatan partai-oligarki.

Krisis Legitimasi: Rakyat Sudah Muak

Survey-survey opini publik konsisten menunjukkan kepercayaan rendah terhadap partai politik. LSI, Indikator, CSIS—semua lembaga survey melaporkan hal sama: partai di ranking bawah dalam hal kepercayaan publik.

Mengapa? Karena rakyat merasakan disconnect nyata antara janji politik dan kinerja riil. Partai kampanye dengan retorika pro-rakyat, setelah berkuasa kebijakan justru pro-kapital. Subsidi dicabut demi “efisiensi fiskal,” tapi tax amnesty untuk pengusaha besar diberikan. Buruh kesulitan naik upah, tapi investasi asing diberi red carpet treatment.

Dalam pandangan saya, ini adalah legitimation crisis ala Habermas—gap antara ekspektasi normatif (partai melayani rakyat) dengan realitas empiris (partai melayani kapital). Ketika gap terlalu lebar, legitimasi sistem politik dipertanyakan. Dan kita sedang di titik itu sekarang.

Bisakah Partai Menjadi Benteng Kontra-Hegemoni?

Secara teoritis, partai punya potensi jadi kekuatan kontra-hegemoni. Sejarah mencatat partai-partai sosialis dan buruh di Eropa berhasil perjuangkan welfare state yang batasi kekuasaan kapital.

Tapi realitas Indonesia berbeda. Partai kita tidak punya basis ideologis kuat. Keanggotaan lebih transaksional daripada ideologis. Loyalitas ke patron, bukan platform. Adam Przeworski pernah bahas dilema partai sosialis: untuk menang pemilu, mereka harus moderat dan akomodasi kapital; tapi terlalu moderat, mereka kehilangan identitas ideologis.

Pengamatan saya: inilah dilema partai yang ingin jadi alternatif. Untuk survive elektoral, harus compromise; tapi terlalu banyak compromise bikin mereka tidak beda dari partai mainstream pro-kapital. Lingkaran setan yang sulit diputus.

Lima Agenda Reformasi yang Saya Tawarkan

1. Reformasi Pendanaan Politik Sistem pendanaan kampanye harus transparan dan batasi sumbangan korporasi. Negara perlu beri subsidi publik untuk partai agar tidak dependent pada oligark. Beberapa negara Eropa dan Amerika Latin sudah terapkan ini dengan sukses.
2. Demokratisasi Internal Partai Frederickson tekankan pentingnya accountability dan responsiveness. Partai harus demokratis secara internal— pengambilan keputusan tidak monopoli elite, basis massa harus punya voice bermakna. Ini bikin partai lebih accountable ke konstituen daripada donatur kaya.
3. RevitalisasiIdeologi Partai perlu kembali ke fungsi dasar sebagai pembawa ideologi dan program. Bukan sekadar mesin pemenangan pemilu, tapi institusi dengan visi transformatif. Ini memberi compass jelas agar tidak terombang-ambing kepentingan jangka pendek.
4. PenguatanMasyarakatSipil NGO, serikat buruh, gerakan sosial, media independen harus diperkuat sebagai counterweight aliansi partai- oligarki. Citizen control Frederickson hanya efektif jika civil society punya kapasitas mengawasi dan menekan partai dan birokrasi.
5. Reformasi Birokrasi yang Genuine Putus politisasi birokrasi dengan perkuat merit system, profesionalisme, dan etika pelayanan publik. Birokrat harus dilindungi dari tekanan politik partisan agar bisa kerja berdasarkan public interest, bukan partisan interest.

Gambar: Ilustrasi

Penutup: Catatan dari Seorang Pengamat

Sebagai akademisi yang mengajar dan meneliti politik bertahun-tahun, saya sering

ditanya mahasiswa: “Apakah masih ada harapan?”

Jawaban saya selalu sama: transformasi tidak mudah dan tidak instan, tapi bukan mustahil. Kekuatan oligarki-partai sangat entrenched, tapi kita juga tidak boleh sinis dan menyerah.

Sejarah menunjukkan perubahan struktural terjadi ketika ada kombinasi pressure from below (gerakan sosial) dan political opportunity from above (elite tercerahkan, momentum krisis). Indonesia pernah lakukan perubahan besar di 1998, dan tidak ada yang mustahil untuk reformasi gelombang kedua yang lebih substansial.

Yang pasti, kita tidak bisa taruh semua harapan pada partai politik dalam bentuknya sekarang. Frederickson mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal struktur institusional, tapi juga nilai-nilai: keadilan sosial, kesetaraan, keberpihakan pada yang lemah. Jika partai ingin relevan dan legitimate, mereka harus inkarnasi nilai-nilai ini dalam praktik.

Dan hegemoni kapitalisme? Itu akan terus jadi tantangan besar. Tapi ingat—hegemoni sebagaimana diajarkan Gramsci tidak pernah total dan absolut. Selalu ada ruang untuk resistensi, selalu ada celah untuk kontra- hegemoni.

Tugas kita—sebagai akademisi, aktivis, dan warga negara—adalah terus memperlebar celah itu. Sedikit demi sedikit, sampai sistem yang lebih adil bisa terwujud. Idealis? Mungkin. Tapi tanpa idealisme, tidak akan ada perubahan. Realisme tanpa idealisme hanya jadi sinisme. Dan sinisme adalah musuh terbesar transformasi sosial.

Saya tetap percaya pada kekuatan pengetahuan kritis dan agency kolektif. Selama masih ada orang yang mau berpikir kritis, berdiskusi, dan berani bertindak— harapan masih ada.

Referensi Utama:

Frederickson, H. George (1997). The Spirit of Public Administration

Gramsci, Antonio (1971). Selections from the Prison Notebooks

Hadiz, Vedi R. (2010). Localising Power in Post- Authoritarian Indonesia

Miliband, Ralph (1969). The State in Capitalist Society

Przeworski, Adam (1985). Capitalism and Social Democracy

Winters, Jeffrey (2011). Oligarchy