PASURUAN (dialogmasa.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan digelar di Auditorium MPU Sindok, Rabu (30/04).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Pasuruan, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Bapelitbangda, serta perwakilan mahasiswa.
Dalam forum tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan, Tobroni, melontarkan kritik terhadap ketidaksinkronan data yang ditampilkan dalam gambaran umum geografis Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, data yang terdapat di website resmi Kabupaten Pasuruan berbeda dengan yang dipaparkan oleh Wakil Bupati dalam sesi teknokratik Musrenbang RPJMD.
“Ini menunjukkan lemahnya validasi data yang seharusnya menjadi landasan pembangunan. Jika dasar datanya saja tidak sama, bagaimana bisa kita menyusun kebijakan yang tepat?” ujar Tobroni dalam forum.
Ia juga menyayangkan sikap sejumlah pimpinan daerah yang meninggalkan forum ketika sesi diskusi publik dimulai, termasuk Wakil Bupati yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah.
“Kami khawatir rekomendasi dari masyarakat hanya akan menjadi formalitas tanpa ada komitmen nyata dari para pengambil kebijakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tobroni mendorong agar pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik (hard infrastructure), namun juga menyentuh aspek pembangunan sumber daya manusia (soft infrastructure). Ia menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan yang meskipun meningkat setiap tahunnya, belum mencapai kategori ideal yakni 80,00%.
“UMR kita termasuk tertinggi di Jawa Timur, masuk empat besar dengan angka Rp4.866.890. Tapi IPM kita masih belum ideal. Ini pertanda bahwa pembangunan manusia harus lebih diperhatikan,” tegasnya.
Musrenbang RPJMD merupakan agenda penting dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan. Kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berbasis data yang valid. (AL/WD)
