PASURUAN, DIALOGMASA.com —
Peran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Pasuruan sangat vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Namun, di balik peran strategis tersebut, masih terdapat tantangan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja individu (AKIP) di kalangan ASN.
Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap konsep kinerja berbasis hasil (result-based performance), kesulitan dalam menyusun indikator kinerja yang tepat, serta lemahnya budaya kinerja yang berorientasi pada hasil.
Untuk mengatasi hal itu, Dinas BMBK menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas ASN pada Jumat (17/10) di Gallery Hotel Klagen, Durensewu, Pandaan.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Yudha Tri Widya Sasangka.
Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Sarinah Roestif, ST., MM., dalam sambutannya menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada ASN agar mampu mengelola serta meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja individu secara efektif.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan konsep dasar akuntabilitas kinerja, kemampuan menyusun rencana kinerja yang terukur dan relevan, serta keterampilan dalam melakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Selain meningkatkan kapasitas ASN, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi peningkatan akuntabilitas kinerja individu dan tersedianya dokumen kinerja yang lebih baik serta sesuai standar nasional.
Bimtek tersebut diikuti 84 peserta, terdiri dari 5 pejabat struktural, 8 pejabat fungsional teknik, serta 71 staf administrasi dan teknis dari berbagai bidang di lingkungan Dinas BMBK. Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan berbagai sesi diskusi, simulasi, dan praktik penyusunan dokumen kinerja.
Dengan pelatihan ini, diharapkan para ASN Dinas BMBK memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan kemampuan teknis yang lebih kuat dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.
(Abi/Wj)
