PASURUAN, DIALOGMASA.com — Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa-desa yang setiap tahun digulirkan oleh Pemkab Pasuruan untuk menopang program pembangunan desa—yang tidak bisa ditangani dari anggaran ADD dan DD—untuk tahun 2025 batal digulirkan. Penyebabnya, bantuan yang sudah masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) terkena efisiensi dan evaluasi.
Anggota Komisi I DPRD, Eko Suryono, yang ditemui sejumlah wartawan pada Kamis (12/06) siang, menuturkan bahwa dirinya menerima informasi dari DPMD saat rapat kerja bahwa BKK untuk desa-desa yang diusulkan oleh anggota dewan batal dilaksanakan.
“Harusnya ada pemberitahuan resmi dari Pemkab Pasuruan kepada DPRD jika ada pembatalan, sebab usulan itu sudah disampaikan ke masing-masing desa,” jelas politisi Partai NasDem ini.
Dirinya menambahkan, program tersebut sejatinya sudah ditunggu oleh masing-masing desa, yang sebelumnya telah dikawal oleh teman-teman dewan saat reses maupun musrenbang. Dengan dibatalkannya kegiatan di tengah jalan tersebut, dampaknya, program yang sudah direncanakan desa juga ikut terkena imbas dari kebijakan ini.
Kepala DPMD, Ridho Nugroho, yang dikonfirmasi melalui sambungan seluler, menuturkan bahwa program BKK yang diusulkan anggota dewan pada tahun 2025 batal dilaksanakan lantaran efisiensi dan evaluasi dari pimpinan. Anggarannya dialihkan ke program prioritas daerah. Namun demikian, penggeseran tersebut tetap akan dikomunikasikan kepada masing-masing pengusul di DPRD.
“Untuk jumlah anggaran BKK tidak banyak kok, lebih kurang Rp6 miliar sekian. Penggeserannya tetap akan dikomunikasikan ke masing-masing pengusul,” jelas Ridho Nugroho, Kepala DPMD, pada Kamis (12/06) kemarin.
(abi/wj)
