PASURUAN, DIALOGMASA.com– Warga Dusun Besuki, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bergotong royong memperbaiki jembatan penghubung yang selama ini rusak dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Perbaikan dilakukan secara swadaya sejak beberapa hari terakhir guna menghindari potensi bahaya bagi warga yang melintas.
Jembatan leneng tersebut memiliki lebar sekitar 3 meter dan panjang 7 meter. Sebelumnya, jembatan ini hanya diberi pembatas dari bambu dan sudah tak layak digunakan. Padahal, akses ini sangat vital bagi masyarakat untuk menuju pasar, sekolah, dan tempat kerja, termasuk kawasan perusahaan di sekitarnya.
Kini, bagian jembatan mulai dibenahi dengan pemasangan besi hollow yang dicat merah agar tampak mencolok, bahkan terlihat menyala saat malam hari.
“Pengerjaan jembatan terus dikebut. Setelah pemasangan besi hollow, kami lanjutkan dengan pemasangan balok untuk memperkuat sandaran,” ujar Hadi Suar, tokoh masyarakat setempat, saat ditemui di lokasi pembangunan.
Ia menambahkan, meski dengan anggaran terbatas, semangat warga untuk memperbaiki jembatan tetap tinggi. Tujuannya agar jembatan ini bisa kembali difungsikan dengan aman dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi warga.
“Kalau nanti sudah rampung semua, rencananya akan kami pasang lampu di sisi kiri dan kanan jembatan agar makin terang saat malam,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kejapanan, Rendi Saputra, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah menerima laporan dari warga mengenai kondisi jembatan. Namun, usulan perbaikan menggunakan anggaran desa tidak dapat direalisasikan karena jembatan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
“Kami sudah mengajukan permohonan pembangunan ke Pemkab Pasuruan. Mudah-mudahan pada tahun 2026 nanti, jembatan yang dulunya dibangun secara swadaya ini bisa mendapat perhatian dan diperbaiki secara permanen,” jelas Rendi.
Upaya warga Dusun Basuki ini menjadi contoh nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap fasilitas umum, meski di tengah keterbatasan anggaran dan birokrasi. (Abi/Wj)
