PASURUAN (dialogmasa.com) – Rencana pembangunan 70.000 rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut belum menyentuh persoalan utama, yakni mahalnya harga tanah yang semakin menyulitkan masyarakat kecil untuk memiliki hunian sendiri.
Saiful, warga Pasuruan yang bekerja sebagai buruh industri rumahan kopyah, mengapresiasi program subsidi rumah, namun berharap kebijakan itu tidak hanya terbatas pada profesi tertentu.
“Niat pemerintah bagus, tapi menurut saya jangan dibatasi bagi profesi tertentu. Semua rakyat kecil butuh rumah,” ujarnya kepada Dialog Masa, Selasa (1/4).
Menurutnya, permasalahan utama bukan sekadar ketersediaan rumah subsidi, tetapi juga tingginya harga tanah yang disebabkan oleh minimnya regulasi dalam kepemilikan aset. Ia menilai pemerintah perlu membatasi pembelian tanah oleh orang kaya agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membeli lahan dengan harga yang lebih terjangkau.
“Yang lebih penting dari bantuan adalah keadilan. Harga tanah terus naik karena permintaan bertambah sementara persediaan berkurang,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah hadir dengan kebijakan yang membatasi kepemilikan tanah bagi mereka yang sudah memiliki lahan luas.
“Jika orang-orang kaya terus diberi ruang untuk membeli tanah tanpa batas, rakyat kecil akan semakin sulit mendapatkan tanah dengan harga yang wajar,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga tanah, sehingga kepemilikan hunian tidak hanya bergantung pada subsidi, tetapi juga didukung dengan kebijakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (AL/WD)
