PASURUAN (dialogmasa.com) – Mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Pasuruan menyuarakan penolakan terhadap upaya intervensi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa upaya tersebut mencerminkan degradasi demokrasi di Indonesia.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Yudharta, Hafid, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia semakin tergerus. Menurutnya, upaya untuk menggagalkan UU Pilkada melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR adalah bentuk maladministrasi yang mencerminkan kepentingan elit politik yang haus kekuasaan. “Ini jelas merupakan bentuk maladministrasi yang tidak bisa dibiarkan. Kita harus terus mengawal ini sampai rakyat menang,” ujar Hafid dalam pernyataannya usai mengikuti demo di malang, Jum’at sore (23/08/24).
Senada dengan Hafid, Ketua BEM Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan, Azam, juga menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi politik saat ini. Azam menilai pemerintah bertindak ugal-ugalan dengan hanya mementingkan kepentingan keluarga dan golongan.
Azam mengapresiasi peran media, komunitas, influencer, content creator, dan artis yang turut menyuarakan aspirasi rakyat. “Memang saatnya kita harus turun jalan. Yang bergerak di media, silahkan share sebanyak mungkin karena suaramu menggema dimana-mana,” kata Azam.
Kedua tokoh mahasiswa ini menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama, baik melalui aksi turun ke jalan maupun kampanye di media sosial, demi menjaga demokrasi di Indonesia. Mereka berharap, dengan adanya perlawanan dari mahasiswa dan masyarakat, suara rakyat dapat membuahkan hasil yang positif. (Ali/WJ)
